Harga Minyak Dunia

Harga Minyak Tembus Titik Terendah

Menkeu Sebut Tiga Faktor Pemicu Krisis

JAKARTA
- Peluang harga bahan bakar minyak (BBM) kembali turun kian terbuka
lebar. Sebab, harga minyak mentah dunia terus menuju titik terendah
baru. Jurus Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas
produksi 2,2 juta barel per hari terbukti tak cukup ampuh untuk
mengatrol harga emas hitam itu.

Di Bursa Berjangka New York
(NYMEX), Jumat lalu (kemarin WIB), harga minyak jenis light sweet untuk
pengiriman Januari ditransaksikan di level USD 33,44 per barel. Ini
adalah harga minyak mentah terendah sejak 2 April 2004. Hingga kini,
harga minyak telah anjlok 77 persen dari posisi puncak USD 147 per
barel Juli silam.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai, harga
premium saat ini memang bisa turun lebih besar. Sebab, harga Rp 5.000
per liter masih jauh dari harga pasar. "Seharusnya, harga premium bisa
Rp 2.500 per liter jika pemerintah tidak mencari untung," kata Ichsan
dalam diskusi bertajuk Harga BBM Turun, antara Politis dan Realistis di
Jakarta Sabtu 19 Desember.

Dia khawatir, selisih harga yang cukup besar bisa menjadi peluang Pertamina untuk membiayai kepentingan politik menjelang 2009.

Ketua
Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas
Darmawan menyatakan, penurunan harga BBM sangat efektif mendongkrak
kinerja perekonomian. Menurut dia, penurunan harga solar dan premium
mampu menurunkan harga pangan dan bahan pokok hingga lima persen.

Penurunan
harga terutama terjadi pada bahan pokok nonkemasan seperti minyak
goreng curah atau bahan pangan pertanian. "Ini karena biaya
transportasi hampir seratus persen masuk dalam struktur biaya," tambah
Thomas.

Kontribusi beban energi dalam struktur biaya industri makanan dan minuman berkisar 3�15 persen.

Thomas
mengatakan, penurunan harga pangan dan bahan pokok memang berjalan
lambat. Itu disebabkan pemerintah sedang memperketat impor. Padahal,
sebagian besar bahan baku industri makanan dan minuman merupakan barang
impor. Bahan makanan kemasan diperkirakan bakal turun pada 2009.

"Saat ini masih menggunakan stok lama. BBM menjadi salah satu kontribusi biaya makanan kemasan," imbuhnya.

Ketua
Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menambahkan,
pemerintah seharusnya berada di depan untuk menciptakan stimulus
ekonomi dari sisi fiskal. Itu harus dilakukan terutama pada saat sektor
swasta masih lesu diterpa perlambatan ekonomi.

Karena belum mampu memberikan insentif fiskal dalam nominal besar, pemerintah harus memperbaiki kualitasnya.

"Insentif
fiskal nilainya kecil. Yang terpenting sekarang, penyerapan
dipercepat," katanya kepada Fajar kemarin. Erwin menjelaskan,
perlambatan pertumbuhan industri masih berlanjut karena semua sektor
mengurangi kapasitas produksinya.

Chief Economist Bank BNI Tony
Prasetiantono menyebut, insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak
akan efektif mengurangi beban pengusaha. "Ini harus ditambah dengan
percepatan dan kemudahan pembayaran restitusi pajak," ujar Tony.

Di
sisi lain, otoritas moneter juga masih bisa mengambil peran mendongkrak
pertumbuhan. Bank Indonesia (BI) dipercaya masih memiliki peluang
melonggarkan likuiditas. "Inflasi akhir 2008 saya perkirakan 10,8
persen. Angka ini cukup membuat BI percaya diri untuk menurunkan BI
rate ke arah 8 persen hingga kuartal pertama 2009 nanti," jelasnya.

Ekonom
senior Indef Fadhil Hasan menilai, insentif fiskal saja tidak akan
cukup untuk melawan perlambatan ekonomi global. "Harus diikuti dengan
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kota dan lokasi-lokasi
industri yang banyak menyerap tenaga kerja," katanya.

Untuk
mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK), harus ada upaya
mempermudah akses pembiayaan yang masuk ke sektor usaha mikro dan
kecil. "Program KUR (kredit usaha rakyat) dan skema pembiyaan mikro dan
kecil lainnya harus menjadi prioritas utama dalam program pemerintah
pada 2009," tegas Fadhil.

Pemicu Krisis

Dalam
simulasi penanganan krisis yang dilakukan Departemen Keuangan, BI, dan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berakhir Jumat malam 19 Desember,
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut tiga pemicu krisis yang patut
diwaspadai. Yakni, inflasi, perlambatan ekonomi, dan nilai tukar.

Inflasi
diperkirakan masih terkendali, terutama dengan terus menurunnya harga
minyak. Bahkan, ke depan, sangat mungkin bisa terjadi deflasi. �Inflasi
saat ini lebih merupakan positive side. Tapi, kita tetap waspada,� kata
Sri Mulyani.

Yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan ekonomi
yang diperkirakan meleset ke bawah dari perkiraan 6 persen tahun depan.
Menkeu mengatakan, sangat mungkin pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya
4,5 persen.

Perlambatan ekonomi itu terutama dipicu penurunan
harga-harga komoditas yang melemahkan industri. �Ini berujung pada PHK,
yang membuat permintaan terhadap hasil industri turun,� jelasnya.

Menkeu
menegaskan, setiap sektor memiliki sensitivitas berbeda terhadap tiga
pemicu krisis tersebut. Plt Menko Perekonomian itu meminta dunia usaha
segera memperhitungkan risiko tersebut untuk mengantisipasi perubahan
yang bisa muncul secara drastis.

Selain tiga pemicu krisis yang
berasal dari dalam negeri, pemerintah juga berpandangan bahwa kondisi
ekonomi global masih akan menjadi trigger utama. "Jika pada krisis
1997�1998 trigger utamanya adalah kurs, saat ini kondisi global akan
menjadi perhatian penting bagi pemerintah," terang Menkeu. (sof/oki)