Fiskal industri

Subyek: Fiskal industri Sun Dec 21, 2008 8:11 am

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td>Pemerintah Akan Bantu Ringankan Industri dari Beban Fiskal

JAKARTA
-- Pemerintah merencanakan akan membantu industri di dalam meringankan
beban-beban biaya akibat beban fiskal, pengembangan prasarana pendukung
industri, pengamanan pasokan bahan baku dan energi di dalam negeri,
pengamanan pasar dalam negeri, serta usaha-usaha lainnya.

Demikian
keterangan tertulis Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono atas interpelasi
DPR-RI tentang kebijakan antisipatif pemerintah atas kenaikan harga
pokok, di Jakarta, 1 juli 2008. "Program pengembangan industri mencakup
antara lain, pertama memberikan fasilitas insentif fiskal, Kedua
memberikan fasilitasi pengamanan pasar dalam negeri, Ketiga memberikan
fasilitasi bagi pengembangan prasarana pendukung industri, dan yang
keempat memberikan fasilitasi pengamanan pasokan bahan baku dan energi
dalam negeri," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani mewakili keterangan
Presiden dalam Sidang Paripurna DPR.

Menkeu menyebutkan untuk
yang pertama contohnya antara lain pembebasan PPN produk primer,
pengurangan PPh untuk sektor industri tertentu di daerah tertentu dalam
rangka investasi. Untuk yang kedua contohnya pemberantasan
penyelundupan untuk komoditas tekstil, alas kaki, elektronika, dan
semen dan juga menggalakan penggunaan produksi dalam negeri untuk
pembelian barang pemerintah.

"Untuk contoh yang ketiga adalah
pengembangan kawasan khusus industri perkapalan, pembangunan terminal
kayu, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah untuk peningkatan
penanggulanagn penebangan hutan liar dan lain-lain," ucapnya.

Menkeu
mengatakan, memang disadari bahwa adanya kenaikan harga BBM serta
beberapa jenis bahan baku tertentu akan menimbulkan dampak negatif
terhadap sector industri. Namun dampak dimaksud sangat bervariasi
tergantung kepada kepekaan (sensitifitas) jenis industri terhadap
pengaruh kenaikan BBM, serta bahan baku yang bersangkutan,? katanya.

Menurut
Sri Mulyani, dengan melihat indeks forward linkage dan backward linkage
dapat memperlihatkan bahwa cabang industri yang mengalami kenaikan
biaya input tertinggi akibat dampak berbagai kenaikan harga adalah
cabang industri semen dan barang galian bukan logam sebesar 8,15
persen, dan cabang industri pupuk kimia dan barang dari karet sebesar
7,37 persen. "Secara rata-rata industri mengalami kenaikan biaya input
akibat kenaikan harga BBM sebesar 6,88 persen," katanya.

Untuk
menghindarkan terjadinya proses deindustrialisasi dari beberapa cabang
industri tertentu maupun industri lainnya walaupun dampaknya kecil,
Pemerintah sudah mempersiapkan 15 upaya untuk menghindarinya. Upaya
tersebut ada di industri makanan, minuman, dan tembakau antara lain
mengoptimalkan pengenaan pungutan ekspor dan pengurangan PPh industri
makanan berbasis sawit dalam rangka investasi,

"Upaya
selanjutnya ada dalam industri tekstil dan produk tekstil antara lain
memberikan insentif pembebasan pajak terhadap bantuan program
restrukturisasi dan pembebasan bea masuk untuk mesin pendukung yang
tidak diproduksi dalam negeri," katanya.

Selain itu ada dalam
industri barang kayu dan hasil hutan lainnya, industri kertas dan
barang cetakan, industri pupuk kimia dan barang dari karet antara lain
pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi khususnya di bidang
amoniak yang terintegrasi dengan ammonium nitrat dan asam nitrat,
industri petrokimia, industri karet, industri alas kaki, industri semen
dan barang galian non logam, industri logam dasar besi dan baja,
industri alat angkut mesin dan peralatan khususnya alat berat, industri
elektronika konsumsi, industri otomotif, industri perkapalan, dan yang
terakhir di industri elektronika profesional/telematika. (anna
sofia/JPNN)
</td></tr></table>

» FISKAL LN,,,,,,